Haji Hanya Sekali?

Dalam dua hari ini media disibukkan dengan berita tentang pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyatakan pemerintah akan  membuat aturan pelarangan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah melakukannya.

Ide ini sesungguhnya sudah lama mengemuka dalam masyarakat muslim tanah air. Tapi selama ini hanya baru setakat wacana semata dan hanya didengungkan sebagian kecil pengamat perhajian. Namun ketika Menteri Agama yang menyatakannya, tentulah lontaran gagasan ini menjadi menarik untuk diberitakan dan diulas berbagai kalangan. Apalagi ide ini tidak setakat wacana tapi akan melahirkan aturan yang sifatnya kuat dan mengikat. Ide ini sepertinya kelanjutan dari UU No 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji.

Ide yang dilontarkan Menteri Agama tersebut ada benarnya jika melihat daftar antrean panjang jemaah calon haji di Indonesia dewasa ini. Sehingga dengan keluarnya aturan ini memungkinkan terdapatnya keadilan untuk sama-sama bisa berhaji bagi masyarakat muslim di Indonesia. Namun menurut hemat dan kimat saya,  yang diperlukan hari ini sesungguhnya bukanlah pelarangan tapi bagaimana mengatur agar terciptanya keadilan bagi masyarakat untuk sama-sama dapat menginjak tanah suci tersebut dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau dilarang, hemat saya Allah Swt. dan Rasulullah Saw saja tak pernah melarang orang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali. Yang disebutkan itu hanya persoalan kewajiban bagi yang mampu lahir dan batin itu satu kali. Kalau ia mampu untuk berhaji lebih dari satu kali mengapa tidak? Dan setahu saya tak ada larangan secara qat’i atau pasti untuk itu, dan belum pula ada fatwa dari majelis ulama sedunia tentang hal tersebut. Kalaupun ada, itu pun baru setakat himbauan seperti hasil raker MUI pada bulan Maret tahun 1984.

Jadi, langkah yang paling mustahak dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan aturan tentang batasan waktu untuk bisa mendaftar haji lagi bagi yang sudah melaksanakannya. Mungkin bagi yang sudah berhaji bisa mendaftar lagi apabila telah sampai sepuluh tahun atau beberapa tahun sejak tahun ia berangkat. Aturan ini sejatinya berlaku untuk siapa saja, termasuk yang namanya petugas, seperti TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah haji Indonesia), TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia), TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), TKHD (Tim Kesehatan Haji daerah), PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah haji), KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dan lain sebagainya. Jangan ada alasan macam-macam untuk itu, sebab melalui jalur yang katanya petugas ini juga memberi celah untuk bisa melaksanakan ibadah kapan dan siapa mau. Dan tidak jarang ada orang-orang tertentu bisa beribadah haji melalui jalur ini. Dan, ketika sampai di tanah suci, kerjanya sama saja dengan jemaah haji biasa. Ia lupa kalau ia petugas. Terkadang jabatan itu dipakai dan difungsikan hanya untuk bisa berhaji, bukan karena kapabilitas dan kemampuan keilmuan serta pengalamannya berhaji (tapi jumlahnya tidak banyak). Apalagi pada TPHD dan TKHD karena kewenangan menentukan siapa mereka adalah Gubernur di Tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota.  

Kemudian bagaimana menjaga kredibilitas petugas bidang haji di Kementerian Agama agar surat katabelece yang datangnya dari elite eksekutif, legislatif dan eksekutif di negara ini tidak dijadikan patokan jika memang katabelece itu ada.

Selain ide di atas, kabarnya Menteri Agama juga akan meninjau ulang pelaksanaan haji khusus. Peninjauan pelaksanaan haji khusus menurut hemat saya memang perlu ditinjau ulang karena adanya dampak negatif dari pelaksanaan haji khusus tersebut. Di antaranya, pertama munculnya strata jemaah haji. Biasanya sebagian yang berhaji melalui jalur plus ini akan berlaku ekslusif dan kurang bisa bersilaturrahmi dengan jemaah reguler. Tentu saja perlakuannya tersebut akan merugikan dirinya sendiri karena haji bukan hanya dimensi ibadah lahiriyah semata tapi sesungguhnya juga ibadah batiniah (hati). Kedua, juga mampu menciptakan keadilan. Contohnya saat ini, jika didaftarklan melaui jalur reguler sang calon jemaah haji bisa menunggu sampai 10 tahun, namun jika melalui jalur khusus yang biayanya mencapai tiga kali lipat biaya reguler, mungkin cukup makan waktu dua atau tiga tahun saja.

Eloknya yang dilakukan pemerintah ke depan adalah melakukan pelayanan prima bagi jemaah calon haji (JCH) secara keseluruhan. Jika layanan tersebut mampu dilakukan maka masyarakat muslim Indonesia tidak akan tertarik untuk haji melalui jalur khusus ini. Sebab yang terkesan dari jalur reguler selama ini adalah kurang maksimalnya pelayanan bagi jemaah calon haji. Sementara di jalur plus lebih memuaskan, mulai dari pemondokan yang mewah dan dekat dengan mesjid Haram Mekkah dan Madinah, tenda di Mina dan Muzdalifah yang layak huni hingga konsumsi dan pelayanan lainnya yang memuaskan. Untuk kasus haji khusus ini tentu saja tidak menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia sendiri tapi juga dari pemberi kuota plus, yaitu Pemerintah Arab Saudi yang saban tahun memberi jatah untuk itu bagi Pemerintah RI.

Jika Pemerintah, terutama Kementerian Agama mampu melakukan pelayanan prima ini, maka jalur haji khusus boleh ditutup atau kuotanya boleh ditolak walaupun mungkin merugikan sebagian kecil pihak, terutama beberapa travel swasta. Tapi kalau itu untuk kemaslahatan umat, kenapa tidak? Wallahu A'lam.

(Dimuat di Riau Pos, Senin, 22 September 2014)

By Griven H. Putera